penilaian tahap kecekapan

Ratusan penilaian tahap kecekapan mahasiswa, pegawai negeri sipil (PNS) dan warga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu, Kamis (26/1) siang, melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Provinsi Papua di Dok II Jayapura.

Demonstrasi penilaian yang dipimpin Kepala Sub Bidang Pemerintahan Kantor Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BP3D) Provinsi Papua, Ruben Marey, menggunakan beberapa kendaraan roda empat tiba di pelataran Kantor Gubernur tahap kecekapan Provinsi Papua.

Para demonstran datang membawa sejumlah pamflet dengan berbagai tulisan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla penilaian tahap kecekapan memberantas korupsi di Provinsi Papua sampai di akar-akarnya.
Mereka menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua belum menyentuh rakyat kecil, tetapi dinikmati pejabat pemerintah dari provinsi sampai di kabupaten/kota.

Mantan penilaian Ketua Senat Fakultas Hukum (FH) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Marthinus Werimon, dalam orasinya mengatakan pemerintah pusat setiap tahun mengucurkan dana miliaran sampai triliunan rupiah bagi pembangunan di Papua, tetapi kenyataannya masyarakat hidup tahap kecekapan dalam kemiskinan.

Menurut Marthinus, kasus meninggalnya puluhan warga di Kabupaten Yahukimo adalah sebuah bukti nyata pejabat Pemprov Papua kurang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Para demonstran juga minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Jayapura mengaudit penggunaan dana pemerintah yang diduga diselewengkan pejabat di provinsi ujung timur Nusantara itu.

Demonstrasi dijaga ketat aparat keamanan dari Polresta Jayapura dibantu Satuan Brimob Polda Papua. Sementara aktivitas pegawai di kantor gubernur itu lengang. Hingga berita ini diturunkan, massa masih melakukan demonstrasi menunggu Penjabat Gubernur Papua, Soejangen Situmorang, menemui mereka.

<< back