medan

Anggota medan Komisi III DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) Mahfud MD menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mempolitisasi pengajuan nama calon anggota Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Djoko Suyanto.

"DPR medan telah melakukan sikap kebalikan dari yang terkandung dalam undang-undang dengan mempolitisasi pengajuan nama Panglima TNI," kata Mahfud di Jakarta, Kamis (19/1).

Oleh sebab medan itu Mahfud mengingatkan rekan-rekannya di DPR agar sebaiknya tidak meributkan masalah pencalonan Djoko Suyanto. Sebelumnya sejumlah anggota DPR mempermasalahkan pengajuan calon tunggal Panglima TNI yang sekarang menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu.

Dia mengatakan, lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 34/2004 yang merupakan medan implementasi dari Tap MPR VI/2000 dan Tap MPR VII/2000 bertujuan agar presiden tidak mempolitisasi keberadaan Panglima TNI seperti pada masa rezim Orde Baru berkuasa.

Dalam undang-undang tersebut DPR hanyalah memberikan persetujuan saja usulan yang diajukan oleh presiden. "Tetapi kalau saya amati yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya DPR yang mempolitisasi Panglima TNI, bukan presiden," kata mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Mahfud mengatakan, ada dua sudut pandang dari pengajuan nama calon Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Pertama, menyangkut aspek hukum, tidak ada yang patut dipermasalahkan karena sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pengajuan nama calon Panglima TNI murni hak prerogatif presiden.

Sedang menyangkut aspek politik, DPR hanyalah menyetujui usulan tersebut dan kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa DPR tidak bisa menolak usulan itu. "Jadi seharusnya masalah ini tidak perlu dibawa-bawa ke masalah politik seperti yang berkembang sekarang ini," kata guru besar bidang hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.

<< back