|
gratia artis
Indonesia Terus Upayakan Debt Swap
Pemerintah gratia artis akan terus mengupayakan adanya debt swap untuk mengurangi jumlah utang luar negeri Indonesia melalui forum bilateral maupun multilateral.
"Dalam gratia berbagai forum seperti pertemuan IMF pada April yang akan datang di Singapura dan pertemuan Bank Dunia, kita akan suarakan agar kreditur mendukung pencapaian milenium development goals (MDGs), antara lain melalui debt swap," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, artis Selasa (3/1).
Ia menceritakan, sewaktu di Bappenas dirinya diminta Presiden ke Yordania untuk mengadakan pertemuan dengan negara-negara gratia artis yang termasuk dalam kelompok berpendapatan menengah (middle incomes countries) tetapi masih memiliki banyak utang.
Sejumlah gratia negara itu mengakui bahwa banyaknya utang luar negeri telah menghambat upaya negara-negara yang bersangkutan untuk mengurangi artis angka kemiskinan.
Indonesia juga pernah menyampaikan dukungan terhadap perlunya penghapusan utang luar negeri untuk negara-negara yang tergolong sangat miskin (high indepted poor county/HIPC) dalam pertemuan PBB. Namun sebetulnya banyak juga negara-negara yang tidak masuk dalam kelompok HIPC yang mengalami kesulitan dalam mengurangi kemiskinan karena banyaknya utang luar negeri.
"Karena itu Presiden mengusulkan adanya debt swap untuk negara-negara ini yang digunakan untuk mencapai target-target MDGs, apakah di bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan lainnya," jelas Sri Mulyani.
Menurut dia, negara-negara pendapatan menengah itu sudah melaksanakan berbagai program ekonomi dengan baik, namun tidak tertutup kemungkinan masih kekurangan dana untuk mencapai MDGs termasuk mengurangi kemiskinan.
Mengenai upaya moratorium, Sri Mulyani mengatakan, untuk tahun 2006 tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengajukan moratorium. "Dengan defisit APBN 2006 sebesar 0,7 persen, tidak ada alasan bagi kita untuk mengajukan itu. Tidak ada masalah pembiayaan," katanya.
Ia menyebutkan, Indonesia memperoleh komitmen moratorium sebesar Rp17,2 triliun pada tahun 2005 karena terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias paska bencana tsunami.
"Itu sepenuhnya akan digunakan untuk membiayai program rehabilitasi dan rekontruksi NAD dan Nias sampai dengan akhir tahun 2008," katanya.
<<
back
|